SINGKAWANG-Polisi dan TNI siap mengamankan pekerja dalam menyelesaikan pembangunan SUTT 150 KV yang terbengkalai akibat adanya penolakan segelintir warga disekitar Kompleks Kowina Singkawang. Demikian penegasan disampaikan Manajer PLN (Persero) PLN Cabang Singkawang, Ahmad Ismail, usai melakukan pertemuan bersama Wali Kota Singkawang, Hasan Karman, kemarin di Pemkot Singkawang. Selain dihadiri oleh PLN Wilayah Kalbar, pertemuan itu juga dihadiri oleh Kapolres Singkawang yang diwakilkan kepada Kasat Samapta, Ajun Komisaris Polisi Narno, Kepala Kejaksaan Negeri, Samsuri, Dandim 1202 Singkawang, Letkol Armed Teddy Rachmat.
Kata Ismail, ada tiga hasil yang disepakati dalam pertemua tersebut. Pertama, kata dia, PLN hendaknya konsisten dalam pemiharaan. Kedua, PLN juga harus konsisten dalam menyelesaikan tranmisi SUTT yang terbengkalai dan Agustus 2009 ini harus tuntas. Ketiga, kata Ismail, warga diminta mengorbankan sedikit demi orang banyak. Kata Ismail, kepolisian siap mengamankan pekerja bila melakukan pekerjaan pemasangan jaringan.
“Polisi sudah menyatakan siap, dan terlebih dahulu ada permintaan. Begitu juga dengan TNI, siap memback up,” kata Ismail mengungkapkan hasil pertemuan. Selanjutnya, kata Ismail, dalam pertemuan itu juga pemerintah akan mengundang sejumlah warga yang masih keberatan keberadaan SUTT tersebut.
“Pemerintah berencana akan mengundang warga yang masih keberatan atas dibangunnya SUTT tersebut,” kata dia. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Singkawang, Paryanto yang ikut hadir dalam pertemuan itu juga mengungkapkan, warga sebetulnya tidak menolak atas keberadaan SUTT tersebut. Namun, mereka minta opsi dipilih oleh PLN sebagai pelaksana pembangunan SUTT tersebut. Kedua opsi itu, kata Paryanto, keberadaan SUTT itu dialihkan dan jangan sampai melintas di kompleks perumahan dan kedua adalah relokasi dengan konsekwensi adalah ganti rugi atas rumah yang akan direlokasi tersebut.
“Pemerintah berencana akan mengundang warga yang masih keberatan atas dibangunnya SUTT tersebut,” kata dia. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Singkawang, Paryanto yang ikut hadir dalam pertemuan itu juga mengungkapkan, warga sebetulnya tidak menolak atas keberadaan SUTT tersebut. Namun, mereka minta opsi dipilih oleh PLN sebagai pelaksana pembangunan SUTT tersebut. Kedua opsi itu, kata Paryanto, keberadaan SUTT itu dialihkan dan jangan sampai melintas di kompleks perumahan dan kedua adalah relokasi dengan konsekwensi adalah ganti rugi atas rumah yang akan direlokasi tersebut.
“Aspirasi itu kita pernah terima dari mereka ini beberapa waktu lalu,” kata Paryanto. Politisi PKS yang terpilih kembali untuk duduk pada legislatif periode 2009-2014 ini mengungkapkan, pihak keamanan hendaknya tetap mengedepankan persuasif terhadap masalah pembangunan SUTT tersebut. “Ya, persuasif dululah sebelum yang lainnya,” (zrf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar